Bacaan Terbaru

Pelayanan Administrasi Kependudukan


Dalam bidang administrasi kependudukan, salah satu tugas pemerintah antara lain adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik yang menyangkut pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat – surat kependudukan, Akta – akta sesuai dengan kejadian vital yang terjadi kepada individu penduduk.

Selain itu juga dari kegiatan pelayanan dokumen kependudukan dapat diaplikasikan untuk kegiatan pelayanan lainnya, misalnya penyediaan akan akses tertentu kepada setiap individu penduduk untuk mendapat kepastian jaminan pelayanan publik lainnya misalnya dibidang perpajakan, pendidikan, social, kepolisian, perpajakan, kesehatan dan sebagainya.


Pemerintah atau negara mempunyai peran yang sangat penting terhadap penduduk yaitu menyelenggarakan pelayanan publik, pembangunan regulasi dan penegakan hukum. Pelayanan publik dan pembangunan sebagai bentuk pemberdayaan dan pertumbuhan, sedangkan peran dibidang regulasi dan penegakan hukum sebagai upaya menciptakan stabilitas.

Disamping itu Negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak – hak sipil penduduk untuk mewujudkan kesejahteraan yaitu memperoleh pelayanan publik serta pengembangan diri dan keluarganya, selain itu juga penduduk memerlukan pengakuan status kependudukan atau identitas diri berdasarkan registrasi atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk sebagai satu kesatuan dalam sistem administrasi kependudukan.


Pelayanan publik ini selalu berhubungan dengan pemenuhan hak – hak sipil warganegara dan penduduk atau disebut sebagai hak perdata penduduk. Pemenuhan hak – hak tersebut merupakan perwujudan dari amanat konstitusi bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 13 mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan, termasuk didalamnya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan Pasal 101 memerintahkan kepada Pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2012.


Sementara itu pasal 63 ayat (6) menegaskan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP dengan penjelasan bahwa dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 KTP untuk satu penduduk diperlukan sistem keamanan / pengendalian verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk anda tentang “Pelayanan Administrasi Kependudukan”, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi anda semua.
Sarkomet berkata “SalamSatu Jiwa”.

Tidak ada komentar