Bacaan Terbaru

6 Permasalahan dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia


Dalam kehidupan masyarakat yang semakin demokratis, rakyat tidak mau lagi dianggap sebagai customer yang hanya mendapat pelayanan dari pemerintah; rakyat menuntut hak-haknya sebagai owner sebuah negara. Sebagai owner, rakyat tidak lagi menerima "apa" yang disediakan oleh pemerintah, melainkan menuntut haknya untuk mengetahui "bagaimana" pemerintah bekerja dan melayani masyarakat.

Masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas, dengan mudah dapat mengakses informasi untuk membandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang dahulu tidak lebih maju dari Indonesia, sekarang sudah jauh meninggalkan kita. Kesimpulan yang paling logis sudah tentu "something wrong" ada yang sesuatu yang salah di negara kita. Wajar dan logis pula, apabila masyarakat masih memberikan "nilai merah" kepada aparatur negara.

Tidak ada cara lain untuk memperbaiki kondisi tersebut, kecuali reformasi secara komprehensif. Semangat reformasi yang sudah menjadi komitmen segenap komponen bangsa, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan yang lain selain untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan

Sesungguhnya, anatomi permasalahan menyangkut birokrasi pemerintahan hampir sama saja pada semua negara di dunia, lebih-lebih lagi dengan era globalisasi. Bedanya terletak pada skala permasalahan serta kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan birokrasi di satu negara, bahkan sudah menjadi "concern" negara-negara lainnya serta badan-badan dunia seperti Bank Dunia, OEED (Organization Economic Cooperation and Development), dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hal ini disebabkan hubungan bilateral maupun multilateral dapat terganggu Manakala birokrasi pemerintahan satu negara mitra atau anggotanya "bermasalah”.

Oleh karenanya, banyak negara yang telah berhasil melakukan reformasi birokrasi Mengulurkan tangan untuk bekerjasama dan membantu negara yang masih mengalami permasalahan birokrasi, baik dalam bentuk technical assistance maupun pendanaan. Permasalahan menyangkut birokrasi dapat dilihat dari 6 (enam) perspektif yaitu:

1.    Perspektif Politik
Berbagai upaya telah dilakukan, banyak hasil yang positif namun banyak pula yang belum berhasil sesuai harapan masyarakat. Misalnya menurut hasil kajian DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berkaitan dengan kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung, telah terjadi inkonsistensi antara kebijakan dasar desentralisasi dan kebijakan-kebijakan pemerintahan lainnya; terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaan otonomi daerah; dan banyak masalah yang berujung pada persoalan hukum. Sebagai konsekuensinya, terjadi pengembangan wilayah dimana Indonesia kini memiliki 33 provinsi, 389 kabupaten dan 96 kota, Kondisi ini berdampak pada biaya politik yang mahal (High political cost),

Di satu sisi kita ingin mengembangkan demokrasi sebagai upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain sudah terlihat ada tanda-tanda masyarakat mulai jenuh dan tidak acuh terhadap pilkada karena seringnya pelaksanaan pilkada langsung, tanda-tanda kejenuhan tersebut antara lain terlihat misalnya dengan semakin kurang semangatnya antusias masyarakat dan meningkatnya "golput" dalam pemilihan kepala daerah saat ini. Kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi yang justru semakin rumit khususnya dalam sistem manajemen pemerintahan dan kepegawaian, seperti yang dikemukakan oleh DPD telah terjadi "politisasi" birokrasi di daerah yang mengakibatkan "demoralisasi".


Dampak dari euphoria politik, yang terjadi adalah persaingan (baca: konflik) antar partai politik dan antar elit politik yang semestinya menjadi panutan rakyat, justru membuat rakyat menjadi tambah bingung dan menderita. Sehari-hari masyarakat menyaksikan polemik dan menjadi "santapan" sehari-hari, maka sempurnalah pertarungan berebut "pepesan kosong" yang apabila "menang jadi arang dan kalah jadi abu."

Banyak pula yang ingin jadi "pahlawan kesiangan" datang tanpa konsep yang jelas dan cuma ingin menyalahkan orang lain dan masa lalu tanpa memberikan solusi. Dengan mudah kemudian mereka menyuguhkan segepok impian kepada rakyat. Kondisi birokrasi dapat diibaratkan menderita sakit kronis yang sudah puluhan tahun, maka penyembuhannya tidak bisa lagi dengan "obat analgesik" yang hanya dapat mengobati symptom, tidak menghilangkan penyebab sakitnya.

2.    Perspektif Ekonomi
Birokrasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi yang menjalankan ekonomi adalah birokrasi. Oleh karena itu, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan dimana kemampuan ekonomi sangat tergantung kinerja birokrasi. Perspektif ekonomi dalam skala yang lebih teknis, terutama bisa dilihat dari aspek efisiensi, kewirausahaan, dan daya saing. In-efisiensi menjadi permasalahan yang sangat menonjol, dimana tingkat kebocoran anggaran negara masih tinggi, terutama korupsi, karena korupsi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Penggelembungan (mark-up) penggunaan anggaran, duplikasi (redundancy) program-program pembangunan, dan kebiasaan bekerja tidak efisien, juga merupakan permasalahan yang perlu penanganan serius.


Jiwa kewirausahaan birokrat masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat dalam setiap memecahkan masalah kelembagaan, Iebih banyak diatasi dengan membuat lembaga baru atau menciptakan program-program baru yang menggunakan anggaran negara. Semestinya, bisa dipecahkan dengan mekanisme pasar yaitu dengan cara meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private partnership) atau menerapkan prinsip-prinsip reinventing government yang memungkinkan fungsi-fungsi pemerintahan bisa lebih efisien apabila didelegasikan kepada swasta.

Faktor daya saing sangat tergantung dari kompetensi dan kreativitas birokrasi. Pengembangan kreativitas dan inovasi dalam lingkungan birokrasi masih lemah yang disebabkan oleh sistem yang mengaturnya atau oleh sebab kemampuan individu yang masih belum memadai.

3.    Perspektif Manajemen
Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Pemerintah dan seluruh rakyat, jelasnya semua "komponen bangsa" seharusnya mampu bekerjasama, bahu-membahu untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memungkinkan untuk maju bersama-sama. Masyarakat sudah semakin peka terhadap program-program pemerintah, serta perilaku dan kinerja aparatur pemerintah. Banyak perilaku aparatur yang menyimpang, bekerja seenaknya dan tidak profesional, berperilaku koruptif, bersikap arogan, serta tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelayanan masyarakat.


Aparatur kurang memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama (koordinasi) dengan baik sehingga belum mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Kerjasama antar individu, antar organisasi pemerintah, antara pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang dilandasi oleh kepentingan bersama sangat diperlukan. Manakala masih terjadi berbagai egoisme, maka kerjasama dan koordinasi tidak bisa dilaksanakan secara efektif Hubungan antar lembaga, prosedur atau tata laksana (business process) masih banyak terjadi tumpang-tindih sehingga tugas tidak bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Ketidak seimbangan atau ketidak harmonisan hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga sering terjadi karena kepentingan tertentu, sehingga sangat mempengaruhi kinerja birokrasi, karena birokrasi tidak bisa dipisahkan dengan manajemen pemerintahan. Adalah ironis bahwa Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, justru tertinggal dari negara-negara yang tidak memilikinya, hal ini disebahkan aparatur pemerintah, khususnya birokrasi, belum mampu mewujudkan sistem manajemen yang memungkinkan kekayaan sumber daya nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

4.    Perspektif Tradisional
Keberadaan birokrasi sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Birokrasi mutlak diperlukan dalam rangka mengelola sumber daya negara yang besar dan kompleks. Oleh karenanya, Max Weber (1864-1920) mengemukakan bahwa birokrasi memang harus rasional, hirarkis, diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan spesifik, serta memiliki kekuasaan dan kendali yang diatur secara sah untuk menjalankannya.

Manakala organisasi pemerintahan semakin besar dan kompleks, serta kehidupan masyarakat semakin dinamis, maka pengaruh dan tantangan yang muncul akan semakin besar. Birokrasi telah mengalami perkembangan dan bahkan distorsi dari konsep awalnya yaitu birokrasi murni dan modern yang dikembangkan oleh Max Weber. Birokrasi telah memiliki "stigma" yang kurang baik di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai institusi paling korup, anti demokrasi, anti kebebasan, anti perubahan, tidak efisien, menghabiskan anggaran yang sangat besar demi kepentingan birokrasi, dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat.


Birokrasi memang harus hirarkis dan prosedural, akan tetapi tidak berarti aparatur harus terjebak dalam paradigma "kekuasaan" sehingga dapat menyebabkan proses panjang serta berbelit-belit dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Proses yang "birokratis" tersebut bisa disebabkan oleh sistem yang mengaturnya atau karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang melatar belakanginya.

5.    Perspektif Sosial-Budaya:
Permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, kehodohan, ketimpangan hasil-hasil pembangunan, ketidak-adilan, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan sebagainya yang belum bisa diatasi dengan tuntas, terutama disebabkan oleh aparatur negara khususnya birokrasi masih mendahulukan kepentingan-kepentingan sempit atau kepentingan pribadi lainnya. Kondisi tersebut juga disebabkan aparatur belum memiliki kepekaan, kesadaran, kesetiakawanan sosial, kepedulian dan daya tanggap yang tinggi atas keluhan dan tuntutan masyarakat.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah ketidakmampuan aparatur dalam berkomunikasi dan mendengarkan suara masyarakat sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi adalah "feodalisme" yang masih kental, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Akar permasalahan korupsi misalnya, salah satu penyebabnya adalah pengaruh feodalisme yang masih sangat kuat; aparatur masih senang dilayani daripada melayani masyarakat.


Hal lain yang bisa dilihat dalam sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan, adalah dengan sistem "perizinan" yang membawa dampak sangat besar terhadap penyalahgunaan wewenang. Perizinan juga memberi jarak yang lebar antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah di satu sisi sebagai pihak yang memberi izin, sementara di sisi yang lain, masyarakat harus minta izin dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Padahal fungsi birokrasi adalah untuk melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, sebagai pemegang saham, disamping sebagai pelanggan.

Oleh karenanya, sudah saatnya memikirkan sistem perizinan perlu diganti dengan yang lain, untuk menciptakan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadi satu kekuatan yang kokoh untuk membangun dan maju bersama-sama, serta dapat mencegah penyalahgunaan wewenang.

6.    Perspektif Kinerja
Permasalahan kinerja birokrasi menyangkut produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, perilaku, etos kerja dan budaya kerja, hasil kerja (output), dan manfaat kerja (outcomes) yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Sistem rekrutmen belum menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi dengan benar, masih banyak diwarnai dengan percaloan dan korupsi.

Banyak daerah yang kelebihan pegawai namun tetap merekrut pegawai baru, dan masukan (input) pegawai banyak yang kurang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Sementara itu, jumlah dan distribusi pegawai tidak proporsional, termasuk banyak daerah yang mengangkat pegawai honorer dengan kurang memperhitungkan kemampuan daerah dan bahkan sering dilandasi oleh kepentingan-kepentingan sempit.

Pada satu sisi dituntut kinerja pegawai yang tinggi, namun di sisi lainnya, tingkat penghasilan (gaji) pegawai masih rendah dan karir sering tidak jelas, sehingga sangat dilematis bagi pemerintah. Demikian pula dengan sistem pensiun, masih diwarnai dengan berbagai persoalan terutama menyangkut kesejahteraan atau gaji pensiunan yang belum memadai. Banyak dijumpai pegawai yang memiliki disiplin rendah, motivasi kurang, budaya dan etos kerja rendah, produktivitas rendah, pelayanan yang tidak berkualitas, serta perilaku koruptif.

Birokrasi masih diisi oleh orang-orang yang tidak/kurang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga pengangkatan atau penugasan dalam jabatan tidak didasari oleh suatu kompetisi yang sehat serta tidak mampu menghasilkan efisiensi yang tinggi. Konsekuensi dari kondisi yang demikian adalah terjadinya pemborosan anggaran negara, pemerintah menggaji aparatur yang tidak atau kurang memiliki kompetensi, sehingga pemerintah belum bisa meningkatkan daya saing tinggi yang sangat diperlukan untuk melanjutkan proses pembangunan.


Kondisi demikian disamping tidak mudah untuk diatasi juga merupakan tantangan yang tidak ringan dan memerlukan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan dan penanganan secara komprehentif. Seperti diketahui bahwa proses globalisasi yang semakin kuat dalam beberapa dasawarsa terakhir didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengaruh globalisasi membawa dampak yang besar terhadap peradaban manusia. Persepsi, cara berfikir, dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan mendasar, sehingga memaksa pemerintah harus merespon perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk anda tentang “6 Masalah Reformasi Birokrasi di Indonesia”, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi anda semua.


Sarkomet berkata “Salam Satu Jiwa”.

8 komentar:

  1. klu pikir2 pusing juga gan...
    nice infonya, bermanfaat bagi pelajar :D

    BalasHapus
  2. Cakep nih lengkap, dari tadi muter muter ga ketemu, pusing klo belajar IT tapi disuruh cari birokrasi reformasi -_-

    BalasHapus
  3. Bisa di jadiin solusi yang baik nih , keren artikelnya bang makasih ya ..

    BalasHapus
  4. Menambah wawasan apa mengenai reformasi birokrasi.. mantap gan

    BalasHapus
  5. Reformasi birokrasi, tp yg mereformasi tidak mau mereformasi diri

    BalasHapus
  6. pusing lok urusan birokrasi, biasanya sih mutar sana mutar sini , hah sok tau gw

    BalasHapus
  7. Bagus nih, udah nambah ilmu. I appreciate your work

    BalasHapus