Bacaan Terbaru

Pengertian Rumah Negara

Ilustrasi Rumah Negara

Rumah negara merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas rumah negara tersebut, dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang maka banyak instansi Pemerintah telah melakukan kegiatan pengadaan rumah negara.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dikurangi (underogable rights) pemenuhannya. Rumah termasuk dalam five basic needs, lima kebutuhan dasar (pangan, papan, sandang, pendidikan/informasi dan kesehatan) yang harus dipenuhi demi kemanusiaan itu sendiri. Karena di dalam hak atas perumahan terkandung hak – hak lainnya seperti hak hidup, hak atas rasa aman/hak bebas dari rasa takut, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kebudayaan, dan lain – lain.

Tidak dipungkiri, jaminan terhadap pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak tersebut diatur sedemikian rupa dari peraturan-peraturan yang mendasar (ground wet) suatu negara, instrument – instrumen HAM internasional, hingga peraturan-peraturan pelaksanaan.

Namun seringkali dapat dilihat di media cetak maupun media elektronik, terdapat berita-berita mengenai pengosongan rumah-rumah dinas oleh suatu instansi pemerintahan yang mengakibatkan terjadi kericuhan karena penghuni, umumnya janda atau keluarga pensiunan PNS tidak terima dengan adanya pengosongan paksa tersebut. Bahkan ada rumah negara yang tidak jelas harganya sehingga statusnya mudah diturunkan untuk dimiliki secara pribadi. Semua berujung pada sengketa dan ketidakpastian atas aset negara tersebut. Kondisi tersebut juga diperparah dengan belum selesainya dilakukan inventarisasi atas barang milik negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran timbulnya penyalahgunaan atas rumah-rumah negara padahal sebagai bahagian dari keuangan negara, segala kegiatan yang menyangkut rumah negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya hak atas tempat tinggal melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berstatus pegawai negeri dikarenakan kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan yang bersifat kemanusiaan. Hanya saja posisi rumah negara disatu sisi sebagai asset Negara dan disisi lain sebagai bagian dari pemenuhan hak atas perumahan perlu didudukkan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pelanggaran hak atas perumahan dan hilangnya aset Negara karena pengalihan status rumah Negara yang tidak sesuai prosedur dapat dihindarkan.

Definisi dari rumah negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

Rumah negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri dengan hak serta kewajiban yang melekat didalamnya. Rumah negara tersebut memiliki status golongan rumah negara yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 1994 Jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yaitu:

1.      Rumah Negara Golongan I
Adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
Rumah negara yang memiliki fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan, dan laboratorium otomatis ditetapkan sebagai rumah golongan ini. Rumah negara golongan ini juga dapat disebut sebagai rumah Jabatan.

2.      Rumah Negara Golongan II
Adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Rumah negara golongan ini juga dapat disebut sebagai rumah instansi.

3.      Rumah Negara Golongan III
Adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No
Rumah Negara
Persyaratan
Keterangan
1
Golongan I
§  Menduduki jabatan di instansi yang bersangkutan sesuai dengan tersedianya rumah jabatan;
§  Mendapatkan izin penghunian;
§  Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; dan
§  Untuk rumah negara berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni rumah susun yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

Surat Izin Penghunian diberikan dan dicabut oleh Pimpinan Instansi atau Pejabat yang ditunjuk.
2
Golongan II
§  Berstatus pegawai negeri;
§  Mendapatkan surat izin penghunian;
§  Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
§  Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
§  Tidak sedang menghuni rumah negara Golongan II lainnya atau rumah negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan
§  Untuk rumah negara berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.
Surat Izin Penghunian diberikan dan dicabut oleh Pejabat Ess. I atau Pejabat yang ditunjuk.
3
Golongan III
§  Pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, janda/duda pegawai negeri, janda/duda pahlawan, pejabat negara atau janda/duda pejabat negara, atau anak sah (bilamana penghuni meninggal dunia);
§  Mendapatkan surat izin penghunian;
§  Membuat surat pernyataan untuk  mentaati kewajiban dan larangan;
§  Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/ atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
§  Tidak menghuni rumah negara Golongan II lainnya;
§  Untuk rumah negara berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
Surat Izin Penghunian diberikan dan dicabut oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkunan atau pejabat yang ditunjuk apabila rumah negara terdapat di DKI Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau


Sumber: PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara


Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk anda tentang "Pengertian Rumah Negara", semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi anda semua.


Sarkomet berkata “Salam Satu Jiwa”.

Tidak ada komentar