Bacaan Terbaru

Mengenal Lebih Dekat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)


Pengertian LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada Saksi dan atau Korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diamanatkan menjadi sebuah lembaga yang sangat penting menentukan pengungkapan kasus kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai sebuah lembaga yang usianya relatif masih seumur jagung, LPSK masih merasa perlu berupaya untuk memperluas pemahaman dan dukungan publik terhadap pentingnya perlindungan saksi, korban dan pelapor dikarenakan saat ini masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai manfaat perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan tugas fungsi LPSK.

Masalah perlindungan Korban dan Saksi di dalam proses peradilan pidana menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian serius bagi dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya point tersebut dalam Kongres PBB VII tahun 1985 mengenai masalah perlindungan korban kejahatan tentang “The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders” di Kota Milan, Italia : yang berbunyi sebagai berikut “Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system” (artinya : Hak-hak Korban dan saksi seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).


Perlindungan hukum dalam sebuah negara merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas semua perlindungan Hak Asasi Manusia dan merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang telah jelas diuraikan dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di dalam suatu negara inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada tanggal 11 Agustus 2006. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur pula tentang salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani masalah pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi, korban dan pelapor yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

LPSK bertugas, bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi, korban dan pelapor. Lingkup perlindungan yang diberikan LPSK adalah pada semua tahapan proses peradilan pidana agar saksi dan/atau korban merasa aman dan tidak takut ketika memberikan keterangan.


LPSK Sebagai Lembaga Mandiri

Undang-undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 didasari pada amanat ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang menyatakan perlu adanya sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan pelapor. Berdasarkan amanat TAP MPR, maka Badan Legislatif DPR RI kemudian mengajukan sebuah Rencana Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditanda tangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Tanggal 30 Agustus 2005 Presiden SBY resmi mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut RUU PSK) serta sekalian menunjuk menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam rapat pembahasan tersebut. Turunnya Surat Presiden sudah merupakan iktikad baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera dibahas di rapat paripurna DPR. Pada tanggal 18 juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri (pasal 11 ayat 1 tahun 2006). Mandiri dalam UU, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasa disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun judikatif namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut (Deni Indrayana, 2003).

Karena UU PSK merupakan lembaga yang mandiri maka UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Pilihan UU terhadap model lembaga terkait beberapa argumen. Pertama, keinginan membuat lembaga yang secara khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah instansi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM (Supriyadi widodo, 2006). Kedua, karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga tersebut.


Jika dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (Supporting) dari institusi lainnya (ICW, 2006). Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan lepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karenanya maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaan yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

8 Proses Tahapan Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan/atau Korban :


1.   Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK.
2.      Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan dan didasarkan pada “Keputusan LPSK”.
3.    Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
4.   Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.


5.  Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan.
6.  Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.      Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :
  •          Inisiatif sendiri dari Saksi dan/atau Korban yang dilindungi;
  •          Atas permintaan pejabat yang berwenang;
  •         Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian,     atau
  •  PSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
8.      Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.


3 Bentuk Perlindungan Bagi Saksi dan Korban


Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 13/2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:
1.   Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan,penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2.    Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).

3.      Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Walaupun telah diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: 

UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit.


Namun dibalik kekurangannya itu Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk anda tentang “Mengenal Lebih Dekat LPSK”, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi anda semua.
Sarkomet berkata “Salam Satu Jiwa”.

1 komentar:


  1. Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thank you for providing this info. capital one login

    BalasHapus